wartamoro.com.- Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS) tetap berupaya bersama demi mendapatkan gencatan senjara di Jalur Gaza, seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pada hari Selasa (20/5/2025). Akan tetapi, dia menyebut bahwa usaha diplomasi ini sering kali menjadi sasaran sabotase serta manipulasi.
"Kita terus berkolaborasi dengan Mesir dan Amerika Serikat untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza," katanya saat membuka Forum Ekonomi Qatar di Doha.
Dia menyebutkan bahwa sejak permulaan perang di Gaza, Qatar sudah berupaya sebagai penengah guna mewujudkan suatu persetujuan yang bisa menghentikan pertempuran serta membolehkan tawanan pulang ke pelukan keluarganya. Sheikh Mohammed menegaskan bahwa jalan tunggal bagi penghentian peperangan ini hanyalah lewat saluran pembicaraan formal.
Dia juga menekankan bahwa serangan militer Israel yang masih berlanjut di Gaza sudah merusak kesempatan untuk mencapai kedamaian, meskipun setelah pembebasan tawanan Israel-Amerika, Edan Alexander.
"Saat tentara gabungan Israel-Amerika, Edan Alexander, dilepaskan dari penjara, kita berharap hal tersebut bisa memicu akhir dari penderitaan ini. Akan tetapi, responnya malah terjadi gempuran serangan udara yang semakin intensif," katanya.
Edan Alexander dilepaskan beberapa minggu yang lalu oleh gerakan politik Palestina, Hamas, berdasarkan kesepakatan yang dimediasi oleh duta khusus Presiden AS untuk wilayah Timur Tengah, Steve Witkoff. Akan tetapi, tidak lama sesudah penebusan itu, angkatan bersenjata Israel memperkuat gempuran udaranya terhadap Gaza, menghasilkan korban hampir 500 orang warga Palestina tewas serta ribuan lagi cedera.
Walaupun menerima tekanan global agar berhenti melakukan invasi, tentara Israel tetap mengejar serangan kerasnya ke Gaza mulai Oktober 2023. Sampai saat ini, lebih dari 53.500 orang sipil Palestina telah meninggal dunia, dengan mayoritas korban termasuk wanita dan anak-anak.
Pada bulan November kemarin, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menerbitkan warrant penangkapan untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanan Yoav Gallant karena diduga melakukan tindak pidana perang serta pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Selain itu, Israel saat ini juga tengah menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional akibat konflik bersenjata yang masih berlanjut dalam zona pemberontakan tersebut.
Posting Komentar