wartamoro.com, BANDUNG—Upaya memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat terus digencarkan melalui sinergi antara BP Tapera, Bank BJB, dan pemerintah daerah, dengan mendorong penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara masif di empat kabupaten/kota.
Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di empat daerah yakni Bandung, Sukabumi, Sumedang dan Cianjur. Kegiatan itu merupakan hasil sinergi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank BJB, dan 4 pemerintah daerah.
Fokus utama sosialisasi adalah mendorong penyerapan pembiayaan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta karyawan swasta di empat daerah tersebut.
Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera Berdi Dwijayanto menjelaskan bahwa program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat menunjukkan tren positif. Sejauh ini hingga 30 Juni 2025, tercatat sebanyak 28.548 unit rumah telah tersalurkan di provinsi ini.
"Jika targetnya secara nasional sebelumnya 220.000 unit, tetapi sudah diajukan oleh pusat menjadi 350.000 unit. Mungkin kendalanya masih banyak informasi yang belum disampaikan mengenai FLPP ini, jadi kita menggandeng Bank BJB dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan kegiatan seperti ini," kata Berdi, Jumat (11/7/2025).
Ia juga mengatakan, BP Tapera bekerja sama dengan Bank BJB melakukan roadshow ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memperluas sosialisasi program tersebut.
"Kemarin, kami berkunjung ke Bank BJB. Dari penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan Bank BJB, disepakati target penyaluran sebesar 10.000 unit rumah. Tujuannya untuk pegawai pemerintah/ASN, tenaga P3K, dan pekerja swasta di provinsi Jawa Barat serta masyarakat berpenghasilan rendah," tambahnya.
Menurut Berdi, bagi PNS yang ingin mengakses program ini, terdapat batasan penghasilan maksimal Rp8,5 juta untuk yang masih lajang, dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.
Sementara untuk karyawan swasta, batasan penghasilan mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) dan tetap dapat mengakses rumah subsidi, meskipun umumnya lokasi rumah berada di pinggiran kota.
"Kami memang menyarankan ke kabupaten, karena di kota itu rumah subsidi sulit ditemukan karena harga tanahnya mahal. Di Jawa sendiri harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti mencari tanah di pinggiran kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota," jelas Berdi.
Sementara itu, Kepala Proyek Akselerasi FLPP Bank BJB, Indra Prayoga, menyebut pihaknya menerima mandat khusus dari Direktur Utama Bank BJB untuk mempercepat penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pertemuan di Gedung Pakuan meminta fokus pada ekspansi FLPP di Jawa Barat. "Kepala daerah sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah," kata Indra.
BJB menjadi salah satu penyalur utama KPR Sejahtera FLPP karena sebagai penyedia gaji bagi sebagian besar P3K dan ASN di Jawa Barat. Skema ini memudahkan proses verifikasi dan penyaluran, sekaligus meningkatkan kelancaran pembayaran cicilan.
"Kemarin kita mendapatkan tambahan kuota dari BP Tapera menjadi 10.000 unit untuk bank bjb, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit," katanya.
Meskipun demikian, Indra mengatakan bahwa kemungkinan pekerja swasta juga dapat mengakses program ini tidak ditutup, selama memenuhi persyaratan penghasilan dan prosedur yang berlaku. Dia juga menegaskan pentingnya verifikasi calon debitur, terutama dari kalangan swasta, untuk memastikan kelayakan kredit dan meminimalkan risiko tunggakan.
"Prosedur bank tetap dijalankan dengan ketat. Kami juga bekerja sama dengan pengembang. Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiatif dari developer," jelas Indra.
Posting Komentar