wartamoro.com , – Asosiasi Hotel dan Restaurant Indonesia (HomeAs PHRI sedang menargetkan segmen bisnis non-pemerintah untuk bersiap terhadap kebijakan penghematan anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikonfirmasi akan dilanjutkan pada tahun 2026.
Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, pada kesempatan kali ini industri perhotelan telanjur tak dapat bergantung pada sektor publik yang biasanya mendominasi pasarnya bagi industri ini.
"Sektor perhotelan perlu benar-benar fokus pada pemasaran ke segmen yang bukan milik pemerintah," ujar Hariyadi saat diwawancara oleh Bisnis, Selasa (21/5/2025).
Walaupun cukup sulit bagi mereka yang mengakui pindah ke pasaran lain, Hariyadi menegaskan bahwa tindakan itu penting supaya industri perhotelan masih bisa bertahan.
Itu terlihat dari implementasi kebijakan penghematan anggaran. Setelah pemerintah mengenalkannya, banyak hotel merasakan dampaknya dan akhirnya menutup operasinya. Kebanyakan hotel tersebut sangat bergantung pada alokasi dana untuk perjalanan bisnis pemerintahan.
Oleh karena itu, ia mendorong sektor perhotelan agar mulai mengeksplorasi pangsa pasar baru seperti perusahaan, kelompok sosial, acara-acara pribadi, serta turis internasional.
Antara empat pasar itu, Hariyadi merasa bahwa sektor wisatawan mancanegara memiliki potensi terbesar apabila bisa dieksploitasi dengan sungguh-sungguh, baik oleh pihak pemerintah ataupun pengusaha.
"Belum ada penanganan yang sungguh-sungguh terhadap hal itu," katanya.
Sekarang ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran pemerintah akan terus dilanjutkan ke tahun mendatang.
Kejelasan tersebut dikemukakan oleh Sri Mulyani setelah menyajikan Rancangan Ekonomi Makro Nasional dan Garis-Garis Besar Kebijakan Keuangan Publik (EE-MGBKK) 2026 pada sidang pleno DPR di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
"Pasti akan dijalankan efisiensinya itu. Sehingga jika harus menyampaikan, jawabanku jelas dan pasti," ungkap Sri Mulyani setelah menghadiri sidang paripurna DPR.
Dia menjelaskan bahwa mereka memiliki waktu dua bulan untuk merumuskan anggaran kementerian dan lembaga dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ia mengatakan bahwa RAPBN 2026 akan dibuat dengan mempertimbangkan penilaian atas alokasi dana bagi kementerian dan lembaga pada tahun ini.
"Oleh karena itu, performa dari kementerian/lembaga serta berbagai upaya penghematan yang dilakukan pasti akan dimasukkan ke dalam pertimbangan saat menyusun batasan anggaran dalam APBN," jelasnya.
Posting Komentar