Kunci Ilmu: Cara Sederhana Memecah Telur Rebus dengan Mulus Berdasarkan Sains

wartamoro.com-Pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya yang menganggap tata kelola sebagai prioritas utama.karbon sebagai kunci agar

transisi ekonomi hijau berlangsung secara adil dan menyeluruh. "Intinya, tata kelola karbon Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga memastikan proses menuju ekonomi hijau," kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dari panggung Konferensi Perubahan Iklim.COP 30di Belém, Brasil, melalui pernyataan tertulis pada Rabu, 12 November 2025.

Hanif menyebutkan bahwa hal tersebut berasal secara spesifik dari agenda Paviliun Indonesia yang menyelenggarakan sesi dialog dengan tema 'Mempercepat Tindakan Perubahan Iklim melalui Penguatan Kerja Sama Internasional dalam Tata Kelola Karbon'. Menurutnya, pendekatan yang diterapkan mencakup Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit-Sharing Mechanism/BSM) serta pembayaran berdasarkan hasil agar pendapatan dari transaksi karbon langsung sampai kepada masyarakat setempat.

Seperti Dana Karbon Kalimantan FCPF dan Dana Biokarbon Jambi, Indonesia memastikan bahwa pendapatan dari perdagangan karbon langsung memberikan manfaat kepada masyarakat setempat," ujar Hanif yang juga menyatakan bahwa kesetaraan gender dan inklusi sosial sudah terintegrasi dalam anggaran iklim dan perencanaan setiap proyek. "Perempuan dan pemuda menjadi pihak utama yang mendapatkan manfaat dari program peningkatan kapasitas yang berfokus pada kewirausahaan iklim, energi terbarukan, dan...

pengelolaan lahan yang berkelanjutan," ujar Hanif menambahkan.

Hanif menyatakan bahwa dasar integritas pasar karbon Indonesia diperkuat melalui infrastruktur Monitoring, Reporting, dan Verification (MRV) nasional serta sistem registrasi yang terhubung. Selain itu, ia juga menyebutkan adanya peran Lembaga Validasi-Verifikasi (LVV) yang bersertifikat, serta keselarasan regulasi untuk kesiapan pelaksanaan Pasal 6—mulai dari peran DNA Pasal 6 hingga partisipasi Host Party.

Ia mengakui telah membagikan strategi penerapan aksi iklim lintas sektor energi, kehutanan, keuangan, dan perencanaan pembangunan bersama mitra utama dari Inggris Raya serta Jepang. Tujuannya, antara lain, menyelaraskan prioritas nasional dengan peningkatan signifikan kontribusi pengurangan emisi yang ditetapkan secara nasional (NDC). Selain itu, memperkuat tata kelola inklusif yang melibatkan masyarakat setempat, kelompok rentan, perempuan, dan pemuda, serta memperdalam kerja sama internasional dalam pasar karbon, pendanaan iklim, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas.

Hasil yang diharapkan antara lain adalah pernyataan bersama berupa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integrasi lintas sektor serta jalur transisi yang adil, serta penguatan kerangka kemitraan antar negara dan multilateral. Oleh karena itu, Hanif menekankan bahwa nilai ekonomi karbon bukan hanya sekadar transaksi, tetapi menjadi alat keadilan dan percepatan transisi ekonomi hijau Indonesia. "Integritas merupakan kunci utamanya—tanpa integritas, kepercayaan pasar akan hancur. Dengan tata kelola yang baik, kita pastikan manfaat dari karbon dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat dasar," ujar Hanif.

Kementerian juga mengajak kerja sama dari pelaku bisnis, lembaga keuangan, akademisi, serta mitra internasional guna memperkuat infrastruktur dan regulasi pasar karbon Indonesia, memastikan manfaat sosial-ekonomi yang inklusif, serta menciptakan kesempatan investasi hijau berkualitas. "Fokus Indonesia jelas: mempercepat pencapaian NDC, menjaga integritas lingkungan, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat pasar karbon regional dengan standar akuntabilitas yang diakui secara global—sekaligus memperkuat kebijakan lingkungan KLH/BPLH," ujar Hanif.

Sehari sebelumnya, Ketua Delegasi Hashim Djojohadikusumodidampingi Hanif dan beberapa pejabat pemerintah dalam delegasi meresmikan Paviliun Indonesia. Tema yang diangkat adalah “Mempercepat Tindakan Nyata Menuju Target Net Zero melalui Karbon Berintegritas Tinggi Indonesia.” Di sana akan diadakan lebih dari 50 sesi dialog yang melibatkan pejabat tinggi dan pimpinan perusahaan sepanjang penyelenggaraan Konferensi Iklim.

Wakil Khusus Presiden untuk Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, dalam peresmian Paviliun Indonesia dalam rangka kegiatan COP 30 di Brasil, 10 November 2025. Hashim didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki (kanan), Antara/HO-Kemenhut

Akan hadir pula forum 'seller meet buyer' yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah Paviliun Indonesia tahun ini. Forum tersebut diadakan guna memudahkan transaksi.Karbon yang memiliki potensi ekonomi sebesar 7,7 miliar dolar AS (setara hampir 129 triliun rupiah) setiap tahun serta 90 juta ton unit karbon yang diakui berkualitas.

Misi Indonesia Dinilai Transaksional

Kepala Eksekutif WALHI Papua Maikel Peuki memberikan pandangan berbeda mengenai langkah pimpinan delegasi RI. Ia menyatakan bahwa fokus delegasi pada perdagangan karbon membuat misi Indonesia di COP 30 sangat bersifat transaksional. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak terlihat komitmen kuat terhadap masyarakat adat danmasyarakat yang rentan lainnya sebagaimana yang disebutkan Hanif.

Selain itu, pemerintah mendukung solusi iklim yang berpihak pada perusahaan, sepertico-firingbatu bara, yang memperberat beban ekologis," katanyasetelah dialog publik "Suara Rakyat Indonesia untuk COP-30" yang diadakan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), 10 November 2025.

Salah satu dasar pandangannya ialah pemerintah masih menetapkan target deforestasi.hingga 10,47 juta hektar pada tahun 2021–2030. Termasuk dalam angka tersebut adalahpenggundulan hutan terkait Proyek Strategis Nasional di Papua. Target itu, diungkapnya, bahkan dipecah menjadi "deforestasi terencana" seluas 5,32 juta hektar dan "deforestasi tidak terencana" sebesar 5,15 juta hektare.

Maikel menambahkan, besarnya dukungan perusahaan di Paviliun Indonesia juga memperkuatbahwa pemerintah lebih condong kepada perusahaan dan memberikan izin industri ekstraktif tanpamemberikan ruang kehidupan bagi masyarakat. "Perlindungan terhadap masyarakat yang rentan, termasukmasyarakat pesisir dan nelayan masih mengalami keterbatasan, terlihat dari lambatnya tanggapan pemerintahterkait berbagai bencana yang terjadi," katanya.